MEDAN-HUMAS USU : Universitas Sumatera Utara (USU) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), sebagai bentuk pengembangan program pendidikan kependudukan, yang berlangsung di Ruang Video Conference, Gedung Biro Pusat Administrasi USU Medan, Selasa (20/3).
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat, Nofrijal, SP, MA, dan Ketua LPM USU, Prof Drs Tulus, Vordipl, Math, M Si, Ph D. Disaksikan Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN, Ahmad Taufiq, S Kom, MAP, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Temazaro Zega, M Kes, Sekretaris LPM USU, Prof Dr Dra Irnawati M, MS, serta tak kurang dari 30 peserta utusan dari 16 perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumut.
Dalam sambutannya, Nofrijal memaparkan, bahwa BKKBN memiliki target dalam pengembangan program kerjasama pendidikan kependudukan, yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat tentang masalah kependudukan dan kesehatan reproduksi. Menurutnya, ketahanan pangan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Laju penduduk di Indonesia terbilang tinggi dan berpotensi menciptakan kerawanan ekonomi dan sosial. Untuk itu, proses pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk mutlak diutamakan agar jangan sampai menimbulkan disintegrasi bangsa.
Sementara itu, Ketua LPM USU, Prof Drs Tulus, Vordipl, Math, M Si, Ph D, mengungkapkan apresiasinya atas program yang dicanangkan oleh BKKBN tersebut, yang diakuinya sejalan dengan program pendidikan yang ada di USU.
“Dengan adanya MoU antara USU dengan BKKBN, semoga bisa saling bersinergi dan menguatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Sumut, untuk membentuk generasi muda yang berkualitas,” harap Nofrijal.
USU menyambut baik kerjasama dengan BKKBN karena menganggap penting edukasi terkait soal kesehatan dan kependudukan bagi para mahasiswa, khususnya yang tengah menimba ilmu di fakultas-fakultas yang mendalami kedua hal tersebut. Di antaranya fakultas kesehatan masyarakat, fakultas keperawatan dan kedokteran.
Selanjutnya, Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN Pusat, Ahmad Taufik mengatakan, terdapat tiga masalah kependudukan Indonesia yang ditangani BKKBN saat ini, yakni kuantitas penduduk yang harus dikendalikan, kualitas penduduk yang harus ditingkatkan dan mobilitas penduduk.
Kondisi demografi yang kompleks tersebut dihadang BKKBN dengan dua program andalannya, yakni Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Mulai tahun 2019, BKKBN juga akan menggunakan Sistem Informasi Keluarga (SIK). Sistem ini digunakan agar data yang tersedia di BKKBN lebih akurat dalam pengendalian kuantitas dan kualitas kependudukan setiap waktu.
Ditegaskan Ahmad, peningkatan kualitas kependudukan juga melibatkan pembentukan mental dan pandangan generasi muda yang lebih positif dan berorientasi masa depan. Pembentukan tersebut meliputi revolusi mental, mengubah pola pikir, sikap, tingkah laku, kejujuran serta tanggung jawab.
Seusai penandatanganan MoU, di tempat yang sama dilaksanakan pula Sosialisasi Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK). Perguruan tinggi yang ikut dalam kegiatan ini berasal dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara, Universitas Panca Budi, Universitas Medan Area, Universitas Muslim Nusantara, Universitas HKBP, Universitas Sari Mutiara, Universitas Sari Mutiara, Universitas Prima, Stikes Helvetia, Universitas Al Washliyah, Universitas Dharma Agung, Universitas Katolik St Thomas dan Politeknik Negeri Medan. (Humas)