MEDAN – HUMAS USU : Menyongsong digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan serentak di beberapa wilayah di Indonesia pada 27 Juni 2018, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Runtung Sitepu, SH, M Hum, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Hal tersebut disampaikannya sebagai pernyataan dalam kaitan Pilgubsu yang akan dilaksanakan pada tanggal tersebut, bertempat di ruang kerjanya, Selasa (26/6).

 

 

Rektor meminta, agar seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan cermat dan menentukan pilihan yang benar-benar dianggap mampu mengemban tanggungjawab pembangunan dan memajukan Sumatera Utara. Secara khusus imbauan itu juga ditujukannya kepada keluarga besar USU. 

 

Selain itu, kepada seluruh pasangan calon dan tim suksesnya diharapkan juga mampu mewujudkan pilkada jujur dan demokratis.

 

“Saya mengimbau masyarakat semua untuk memilih calon terbaik sesuai hati nurani dan visi misi mereka yang sudah disosialisasikan.  Untuk aparatur sipil negara saya harapkan mampu menghindari berbagai tindakan dan praktik-praktik pemilihan yang curang dan melanggar peraturan. Marilah kita sama-sama mengawal pilkada agar terlaksana dengan baik, bersih dan jujur. Juga menjaga suasana di Sumut tetap kondusif dan terpelihara,” tandasnya.

 

Pada kesempatan terpisah, Dekan FISIP USU, Dr Muriyanto Amin, S Sos, M Si, menyampaikan pendapat senada dengan Rektor USU. Ia menegaskan bahwa pilkada bersih harus menjadi komitmen bersama para peserta pilkada, baik penyelenggara, parpol pengusung, calon kepala daerah, dan pemilih). Hal tersebut dibutuhkan untuk terwujudnya substansi demokrasi.

 

 

Menurut Dr Muriyanto, substansi demokrasi dalam pilkada itu adalah proses pemilihan yang dilakukan secara jujur, adil, terbuka, dan tanpa kekerasan atau intervensi dari kelompok dominan seperti institusi negara. Selain itu pilkada bersih dilakukan agar pilihan warga negara dilakukan atas dasar kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

 

“Pilkada bersih pelaksanaannya harus benar-benar demokratis sesuai ketentuan dan mengutamakan penegakan hukum, sehingga hasilnya bisa lebih baik buat masyarakat,” katanya. (Humas)