FT USU GELAR FGD TRANSPORTASI KAWASAN PERKOTAAN

MEDAN-HUMAS USU: Pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, polusi yang tinggi, kemacetan lalu lintas, kecelakaan, merupakan hal-hal yang acapkali menjadi problem perkotaan yang tak bisa dipisahkan dari pengelolaan di bidang transportasi terutama transportasi publik yang sinergis dengan pembangunan tata ruang kota itu sendiri. Demikian disampaikan Dekan Fakultas Teknik USU, Ir. Seri Maulina, M.Si., Ph.D dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kompleksitas dan Sinergi Pembangunan Transportasi di Kawasan Perkotaan Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo)”, bertempat di Ruang IMT-GT Gedung Kantor Pusat Administasi USU, Jum’at (16/3).

Dekan FT USU menambahkan, mengingat meningkatnya pergerakan harian (komuter) transportasi di kawasan Mebidangro yang berkembang ini, dibutuhkan suatu model yang mampu mensinergikan aspek perencanaan, operasional dan pengembangan transportasi yang ada di suatu provinsi, kabupaten dan kota. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan yang perlu dirumuskan bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi sebagai langkah awal dari terwujudnya sebuah tatanan perkotaan dan transportasi yang integratif dan menjadi solusi dari permasalah perkotaan yang ada saat ini khususnya di kawasan Mebidangro dengan luas wilayah tidak kurang dari 4.800 km persegi dan jumlah penduduk mendekati 6 juta jiwa. Melihat urgensi ini, Fakultas Teknik melalui Departemen Teknik Sipil merasa perlu memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal terbangunnya sebuah sistem transportasi yang mampu mengantisipasi serta mengatasi permasalahan yang akan dan sedang timbul di kawasan ini.

FGD 1Turut hadir dalam acara, perwakilan dari Perencanaan Pengembangan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Perwakilan dari Bapeda Provinsi Sumut, Bapeda Kota Medan, Bapeda Kota Binjai, Bapeda Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Provinsi Sumut, Dinas Pariwisata Provinsi Sumut, Dinas Pariwisata Kota Medan, Balai Teknik Perkeretaapian, Dinas Pariwisata Kota Binjai, Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, Dinas Perhubungan Kota Medan, Dinas Perhubungan Kota Binjai dan Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang. Sementara dari institusi pendidikan antara lain Institut Teknologi Medan (ITM), Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) serta dari Asosiasi HPJI, MTI dan Inkindo.

Jabodetabek merupakan sebuah referensi untuk pengelolaan transportasi skala perkotaan besar, di mana telah dibentuk suatu badan khusus yang mengelola transportasi di kawasan ini yang telah lebih dahulu menerapkan sistem integrasi antarmoda transportasi publik. Mulai dari commuter lineMass Rapid Transit (MRT), Light Rapid Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) yang menjadi satu sistem bahkan membutuhkan data pergerakan dan volume penumpang di kawasan tertentu dan pada jam tertentu.

Hadir mewakili BPTJ, Ir. Bambang Prihartono, MSCE, yang dalam paparannya menyampaikan, bahwa keberadaan BPTJ diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Badan ini lahir guna mengatasi kompleksitas masalah transpotasi di kawasan Jabodetabek yang sudah masuk dalam ketegori megapolitan dengan indikator kebutuhan yaitu lebih dari 1 juta trip per hari dan kapasitas penumpang 63 ribu orang per jam, membutuhkan  suatu sistem transportasi yang integratif dan mudah diakses penumpangnya dengan sistem e-ticketing.

FGD 2BPTJ  menjadi organ untuk  Revitalisasi transportasi Jabodetabek dengan segala kompleksitasnya,  membutuhkan pengaturan dan penataan angkutan kota serta pemanfaatan jalan yang seefektif mungkin. Angkutan di perkotaan dituntut mampu menjangkau area perkantoran, pusat perdagangan, pusat bisnis hingga pemukiman dengan sarana akses  dari stasiun yang bahkan bisa dijangkau dengan berjalan kaki,  naik sepeda atau bus besar bersubsidi  yang bertarif murah guna mengurangi volume penggunaan kendaraan pribadi yang mengkonsumsi begitu banyak ruas jalan perkotaan disamping mengakibatkan pencemaran udara yang sangat mecemaskan juga pemborosan energi yang besar.

Dari pengalaman BPTJ menangani transportasi di Jabodetabek, Ir. Bambang menambahkan, bahwa dalam skema pembangunan transportasi Mebidangro, pihaknya berperan dalam aspek makro/koordinasi sedangkan Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai Messo/Perencanaan dan operator transportasi dari DAMRI, PT. KAI dan LRT berperan di aspek Mikro/operasional.

Diharapkan dari FGD ini, lesson learned dan best practice dari sebuah sistem transportasi perkotaan di Jabodetabek dapat dipakai sebagai rujukan untuk membuat sebuah sistem transportasi yang ideal di kawasan Mebidangro.